Spiritual

SMIE is one of the Catholic educational institutions that promote a balance between science and spiritual values, in order to form a good character. We confronted spiritual values based on Christian faith as the basis to achieve intellectual

Kepemimpinan Awam Dalam Gereja


15 Dec 2017

Kanon 129, §1 menengaskan pernyataan Konsili: “menurut ketentuan norma hukum, yang mampu mengemban kuasa kepemimpinan yang oleh penetapan ilahi ada dalam Gereja dan juga disebut kuasa yurisdiksi, ialah mereka yang telah menerima tahbisan suci”. Baru dalam paragrap kedua kanon yang sama menyatakan letak kepemimpinan kaum awam: “dalam pelaksanaan kuasa tersebut, orang-orang beriman kristiani awam dapat dilibatkan dalam kerjasama menurut norma hukum”. Di sinilah letak kepemimpinan kaum awam yakni: berkat penerimaan sakramen pembaptisan awam mengambilbagian dalam tiga tugas Kristus sebagai Nabi, Imam dan Raja. Kaum awam memperoleh imamat umum yang membedakan dari imamat jabatan/hirarkis yang diterima melalui tahbisan imamat. Kendati berbeda dan juga tingkatannya imamat umum dan jabatan satu sama lain saling terarahkan. Sebab keduanya dengan caranya yang khas masing-masing mengambilbagian dalam satu imamat Kristus (bdk. LG. 10,b). Jadi kepemimpinan awam merupakan pengambilbagian dari “exercitio eiusdem potestatis” yang dimiliki oleh Imam/Uskup.

Kanon 129 menyatakan sebuah solusi tentang masalah siapa yang memiliki kuasa memimpin (munus regendi) di dalam Gereja. Masalah timbul dari determinasi hubungan antara imamat umum dan ministerial dan kuasa memimpin di dalam Gereja. Paragrap satu kanon 129, menetapkan bahwa ada dua jalan untuk pelayanan di dalam Gereja: pertama pelayanan Gereja yang membutuhkan kuasa dari sakramen tahbisan dan misi kanonik. Kuasa sakramen itu merujuk pada kemampuan yang bersumber atas nama Kristus secara spiritual dan pengudusan dari ikatan tahbisan. Misi kanonik diberikan oleh pemimpin Gereja sebagai kuasa yang didelegasikan “potestas delegata” (bdk. kan. 131) seturut norma kanonik kepada seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Perbedaan ini secara eksplisit dalam paragrap kedua kanon 129 dinyatakan: “in exercetio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperaro possunt”.

Apa maksud dari kalimat ad normam iuris cooperari possunt? Kodeks memberikan aneka kemungkinan bagi kaum awam untuk bekerjsama (kooperatif) dengan Imam dalam pelaksanaan kuasa yurisdiksi yang dimilikinya. Kerjasama dalam bentuk ambilbagian dalam kuasa kepemimpinan Gereja oleh kaum awam terwujud dalam tugas-tugas Gereja baik dalam eksekutif maupun yudikatif level. Sebagai contoh kaum awam dapat menjadi notarius, atau defensor vinculi dalam tribunal Gereja, atau menjadi anggota Dewan Keuangan Keuskupan/Paroki, atau Dewan Pastoral Keuskupan/Paroki. Jadi baik Imam (clerus) maupun kaum awam (laicus) dapat bekerjasama dalam pelaksanaan kuasa yurisdiksi oleh seorang berkat penetapan ilahi yang diterimanya atau oleh kuasa yang didelegasikan. Kepemimpinan kaum awam dalam Gereja didasarkan pada penerimaan sakramen baptis dan imamat umum yang diterimanya. Kuasa memimpin awam dalam Gereja dimungkinkan sejauh pelaksanaan kuasa memimpin itu tidak memerlukan kuasa tahbisan seturut norma hukum. Contoh, awam tidak bisa menjadi pastor paroki karena untuk menjadi pastor paroki dibutuhkan kuasa kepemimpinan berdasarkan tahbisan “potestas ordinaria” (bdk. kan. 521, §1, ).

Meski kepemimpinan dalam Gereja didominasi oleh seorang yang menerima kuasa kepemimpinan melalui penerimaan tahbisan suci (bdk. kan 129), kaum awam bukanlah kelas nomor dua dalam Gereja. Mengapa? Karena konsep Gereja sebagai Umat Allah (bdk. kan. 204) dimana semua umat beriman kristiani (Uskup, Imam, Awam, Biarawan/Biarawati) berkat penerimaan sakramen pembaptisan diinkoperasi pada Kristus, mengambilbagian dalam tugas Kristus dengan caranya sendiri. Disini tidak ada lagi pembagian kelas dalam Gereja, semua sama dan wajib berpartisipasi dalam kepemimpinan Gereja sesuai dengan fungsinya. Keputusan dalam kepemimpinan Gereja ada ditangan pemimpin yang memiliki kuasa ilahi (potestas sacra) namun sebelum mengambil keputusan, dia wajib mendengarkan umat beriman demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, babak baru dalam kepemimpinan Gereja adalah membangun sebuah kerjasama yang harmonis antara Uskup/Imam dan umat beriman awam dalam memimpin umatnya. Kepemimpinan Gereja tidaklah clerical (kaum tertahbis) sentris lagi atau laical (kaum terbaptis non tertahbis) sentris tetapi Kristus sentris dimana semua anggota Gereja berpartisipasi dalam kepemimpinan Gereja sesuai dengan jabatan dan fungsinya.

*Disadur dari Katolisitas.org